Perempuan Perkasa Jawa dalam Perspektif Sejarah Modern Indonesia

Peter Carey

Penulis Kuasa Ramalan: Pangeran Diponegoro dan Akhir Tatanan Lama di Jawa, 1785-1855. Pernah peserta Laithwaite Fellow dalam Sejaran Modern pada Trinity College, Oxford.

Pengantar

Pemikiran pertama yang menginspirasi saya dalam tema penting ini bisa ditemukan di artikel yang saya menulis bersama kolega sejarawan Belanda waktu itu masih sangat muda, Vincent Houben, “Spirited Srikandhis and Sly Sumbadras; The Social, Political and Economic Role of Women at the Central Javanese Courts in the 18^th and Early 19th Centuries”, dalam Elsbeth Locher-Scholten dan Anke Niehof (peny.), Indonesian Women in Focus: Past and Present Notions, hlm.12-42 (Dordrecht: Foris, 1986). Tiga puluh tahun sesudah artikel itu terbit, saya telah menerjemahkannya dalam bahasa Indonesia. Diterbitkan ulang dalam bentuk buku kecil berjudul, Perempuan-Perempuan Perkasa di Jawa Abad XVIII-XIX (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia) pada tahun 2016, publikasi ini sekarang (Oktober 2019) sudah dicetak ulang empat kali.

Buku Houben dan saya membahas tentang ‘tatanan lama’ (ancien régime) Jawa sebelum zaman kolonial Belanda mulai menghancurkannya setelah kedatangan Marsekal Herman Willem Daendels sebagai Gubernur-Jenderal (menjabat 1808-1811). Tatanan lama tersebut ternyata memberi peran yang bermakna dalam urusan politik dan masyarakat pada perempuan. Seperti saya menulis di prakata edisi pertama:”Pada zaman itu yang penuh gejolak politik akibat transisi era VOC (Perserikatan Dagang Hindia Belanda) (1602-1799) menuju zaman ‘high colonial’ (puncak era kolonial) pemerintahan Kolonial Hindia Belanda (1818-1942), perempuan tidak hanya menjadi konco wingking (teman ranjang), melainkan ikut berperan di bidang yang kelak dianggap dunia laki-laki, yaitu politik, militer, dan perniagaan. Sumber yang bisa dipakai untuk menulis sejarah perempuan beraneka ragam, namun yang paling penting tentunya adalah naskah Jawa, terutama babad dan hikayat, surat pribadi dan silsilah” (Carey 2019:ix).

Sistem Kolonial Belanda

Sistem kolonial Belanda—seperti semua sistem imperialis dari zaman Romawi (27 SM-476M) seantero dunia—didasarkan di atas sebuah patriarki lelaki. Setahu saya, terkecuali ada seorang GG yang trans-sexual, semua Gubernur-Jenderal atau Letnan Gubernur-Jenderal Belanda dan Inggris yang pernah berwenang di tanah air sejak VOC (Perserikatan Dagang Hindia Jauh) didirikan tahun 1602 adalah lelaki. Waktu saya menyoroti arsip Belanda dan Inggris saya menemukan sebuah dunia yang terserat sentimen male chauvinist (pemuja kejantanan). Sentimen ini paling menonjol pada jaman Daendels (1808-1811) dan bisa dilihat dengan jelas waktu sang Marsekal menjawab permohonan Residen Yogyakarta, Johannes Wilhelmus Moorees (1774-1815, menjabat Maret-Agustus 1810), untuk melibatkan isterinya, Jacoba Margaretha binti Martheze (1788-1843), menulis bahwa ‘perempuan tidak punya tempat dalam penghormatan umum, […] terhadap perempuan hanya ada urusan pribadi!’ (Carey 2019:xii). 

Sifat pemuja kejantanan ini adalah salah satu pemicu utama Perang Jawa (1825-30) yang dipimpin di pihak Jawa oleh seorang Pangeran Diponegoro yang mempunyai pola kepemimpinan intuitif dan feminin yang ia memperoleh dari pengaroh kaum perempuan, terutama eyang buyutnya, Ratu Ageng (sekitar 1732-1803), yang menjadi pengasoh semasa kecil di kediaman empat kilometer barat laut Yogyakarta, Tegalrejo (1793-1803). Yang mengejutkan dituliskan bahwa tatanan lama Jawa telah menghilang di jaman Raden Ayu Kartini (1879-1904) yang ditandai dengan pingitan yang ternyata bukan bersumber pada nilai tatanan lama Jawa.

Ternyata ada struktur sosial yang berbeda antara tatanan lama Jawa dengan tatanan dari Eropa sejak era Romawi itu (27 SM-476M). Tatanan lama Jawa bersumber dari budaya matriarki Polinesia. Budaya ini dilenyapkan oleh sederetan rezim kolonial dari era VOC (1602-1799), Belanda-Perancis (1808-1811) dan Inggris (1811-16) hingga Hindia-Belanda (1816-1942) dan juga ajaran Islam modern. Jadi tatanan yang yang beroperasi saat ini adalah patriarki kolonial Belanda dan ancaman pandangan picik kaum fundamentalis.

Lembaga Eijkman, DNA Polinesia, Kemajemukan Asal-Usul Penduduk Nusantara dan Jejak Matriarki 

Saya mengingat disini hasil penelitian Lembaga Eijkman (Eijkman Institute for Molecular Biology) di Jakarta tentang DNA etnis ‘pribumi’ Indonesia, dimana ditemukan bahwa rata-rata sebanyak 74% orang Indonesia berasal dari Polinesia /Austronesia, 6% dari Afrika, 5% dari Arab, 6% dari Asia Timur (Tiongkok, Korea, Jepang, Taiwan) dan 9% dari India (mungkin dua kali lipat untuk orang Aceh, sang ‘Serambi Mekah’, dan Bali). Budaya Polinesia asli yang bercorak matriarki inilah yang melandasi budaya Nusantara dulu. Jejak-jejak peranan perempuan di masa ini masih bisa banyak ditemukan. Dalam buku yang saya menulis dengan Vincent Houben, kami membahas dua tokoh perempuan bernama Raden Ayu Yudokusumo, isteri bupati Yogya untuk Grobogan-Wirosari (menjabat 1792-1812) dan Muneng (Madiun, menjabat 1812-25), dan Nyai Ageng Serang (sekitar 1762-1855), yang dua-duanya pernah menjadi panglima perempuan untuk Diponegoro selama Perang Jawa (1825-30) dan seperti semua pengikut Pangeran lainnya telah mencukur rambutnya untuk ikut gaya ‘paras Nabi’. Saya juga sering meningat dan menulis kembali cerita mitos yang berwajah perempuan yang berdaya. 

Jejak matriarki itu nampak kuat dalam penelusuran kisah tokoh yang dilukis oleh pelukis muda asal Yogya, Seruni Bodjawati, dan dibukukan oleh Esthi Susanti Hudiono (2019) yang berjudul “Perempuan-perempuan Menggugat”, yang dipamerkan di Cemara-6 Galeri-Museum, Menteng (Jakarta), pada 21-31 Agustus 2019. Pameran ini menunjukkan bahwa sebelum tatanan kolonial mendomisi atau sedang menancapkan kukunya seperti Pramodhawardhani dari Kerajaan Medang (Sailendra) (meninggal 856), Gayatri Rajapatni dari Majapahit (sekitar 1276-1350), Rainha Boki Raja dari Ternate (bertakhta 1522-?), Malahayati, Ratu Aceh (1550-1615) dan I Dewa Agung Istri Kanya, Ratu Klungkung (bertakhta 1814-50; meninggal 1868). Era sesudah ini memang menampakkan wajah yang berbeda. Menurut saya, 134 tahun terakhir Indonesia sejak era Daendels (1808-1811) hingga runtuhnya Hinda Belanda pada 8 Maret 1942 di tangan Jepang diubah secara dramatis di segi pemerintahan, agama dan lingkungan hidup. 

Pada awal Prakata saya untuk edisi kedua buku Perempuan-perempuan Perkasa, yang saya tulis pada 8 Januari 2017, saya mengharap bahwa buku saya dan Houben “bisa menjadi inspirasi bagi generasi muda sejarawan Indonesia dan mendorong mereka melakukan penelitian lebih rinci demi membangun suatu historiografi baru kaum perempuan pada zaman sebelum Perang Jawa (1825-1830). Historiografi baru ini seharusnya bukan hanya berfokus kepada Jawa, melainkan juga mencakup keseluruhan Nusantara sebelum rezim kolonial Hindia-Belanda (1816-1942) dan ajaran Islam modern melenyapkan budaya matriarki Polinesia asli. Jika ini terjadi maka suatu sejarah baru perempuan di Indonesia bisa ditulis dan sosok kaum hawa bisa dibebaskan dari cengkereman patriarki Kolonial Belanda dan ancaman pandangan picik kaum fundamentalis” (Carey 2019:xv-xvi). 

Pertanyaan saya mungkin menuntun penelusuran narasi tokoh yang dilukis di buku yang ditulis Esthi Susanti Hudiono itu (2019). Penelusuran yang dilakukan Esthi selama lebih dari setahun setengah (2018-19) dalam studi literatur dan dialog semakin membenarkan dugaan saya di buku Perempuan-perempuan Perkasa. Menurut Esthi, tatanan sekarang yang melewati jaman modernisasi dan post-modern ternyata belum menyelesaikan soal perempuan dalam menjadi manusia utuh bebas. Patriarki Eropa dan agama-agama dari Timur Tengah ternyata membelenggu begitu kuat dalam bentuk ibuisme yang bertransformasi beberapa kali semenjak Kongres Perempoean Pertama dilaksanakan pada 22 Desember 1928 di Yogyakarta. ‘Ibuisme’ ini menjadi belenggu perempuan secara sosiologis mudah terkooptasi oleh faktor di luar dirinya karena perempuan tidak pernah bisa menjadi dirinya yang utuh. Tubuh dan dirinya terkooptasi oleh nilai tak setara dan adil.  

Menghidupkan Kembali Tatanan Lama Jawa

Pertanyaannya kemudian adalah apa guna mengenali dan menghidupkan kembali tatanan lama Nusantara dan menulis sejarah secara benar? Pertanyaan ini pernah saya menjawab dengan tiga alasan di luar alasan gender. Alasan pertama adalah menghidupkan tatanan lama untuk membangkitkan kembali semangat pro lingkungan. Saya sering mencontohkan tsunami Aceh 26 Desember 2004 disini. Tsunami dahsyat itu menelan korban sebanyak 180.000 orang Aceh, kebanyakan di Meulaboh dan pantai barat Aceh. Sedang kabupaten Simeulue yang berjarak 150 km dari lepas pantai barat laut Aceh dan nyaris 15 menit dari epicentre gempa di bawah laut yang memicu tsunami, hanya tujuh orang dari 86.000 penduduk yang meninggal di saat tsunami tersebut. Mengapa hal ini terjadi? Ternyata orang-orang Simeulue masih berpegang pada kearifan lokal. Mereka tidak melaut ketika melihat “keajaiban” alam. Ketika melihat keanehan yang terjadi itu mereka tidak semena-mena pergi ke pantai untuk cari ikan tapi berbondong-bondong ke gunung.  Mereka bisa membaca alam dan langsung mengerti bahwa akan ada malapetaka bagi mereka kalau tinggal terlalu dekat pantai. Lalu mereka secepat-cepatnya lari ke areal tinggi. Yang tujuh yang meninggal terlampau tua atau terlalu sakit untuk dibawa serta.

Negara Indonesia adalah negara rawan bencana. Selain sebagian tanahnya ada di lingkar api juga ada masalah global warming yang akan menenggelam kota dan pulau yang ada. Waktunya tak lama lagi karena itu Indonesia harus bergegas memikirkan strategi menghadapi bencana alam yang disebabkan gempa, tsunami dan global warming yang sekarang sudah mengalih menjadi climate crisis yang membuat kelestarian manusia di ujung tanduk. Saya ingat tapa yang saya bilang dalam wawancara yang dilakukan Esthi dengan saya pada bulan Mei 2019: ”Jika 10 tahun ke depan Anda tidak melakukan apa-apa maka Anda akan berada di dalam situasi yang serius. Mempraktekkan kearifan lokal dalam menghadapi bencana adalah kunci yang harus dilakukan”. Tanda sebenarnya sudah jelas dibaca oleh pemerintah Indonesia dengan keputusan untuk memindahkan ibukota Republik dari Jakarta ke Kalimantan Timur dalam lima tahun yang akan datang (2019-2024). 

Alasan kedua belajar sejarah dan atau tatanan lama adalah terkait dengan eksistensi bangsa. Tiga pertanyaan pokok eksistensial tentang identitas: siapa saya?  Dari mana saya? dan ke mana saya akan melangkah? Tiga pertanyaan ini harus bisa dijawab bangsa Indonesia, apalagi menjelang perayaan seratus tahun merdeka pada 17 Agustus 2045. Untuk bisa menjawabnya maka harus ada penghargaan, dokumentasi dan pengenalan diri melalui sejarah yang ada. Di Prakata edisi pertama, Takdir: Riwayat Pangeran Diponegoro (1785-1855) (Carey 2017:xxiv), saya berkesimpulan bahwa: “Tanpa cinta dan penghargaan pada sejarah mereka sendiri, Indonesia akan terpecah dan orang-orang Indonesia akan hidup terkutuk selamanya di pinggiran dunia yang menglobal tanpa tahu siapa diri mereka sebenarnya dan akan ke mana mereka pergi. Adalah tugas generasi muda untuk menghindari jangan sampai hal ini terjadi. Adalah tugas generasi tua yang sekarang ada dalam posisi-posisi kepemimpinan untuk menyediakan sumber daya guna memastikan bahwa sejarah memiliki tempat terhormat dalam kehidupan bangsa. Dalam zaman reformasi dan pembaruan nasional saat ini, Indonesia yang sungguh-sungguh beradab adalah sebuah keniscayaan.” 

Alasan ketiga belajar sejarah adalah terkait dengan dimensi ekonomi berbasis diri yang dikenali. Begitu kaya Indonesia dengan budaya yang ada namun hingga sekarang belum menjadi aset yang bisa digunakan untuk mendatangkan kemakmuran untuk masyarakat. Film Avengers the End Game hanya dalam waktu lima hari bisa menghasilkan uang 1,2 milyar dollar. Ini suatu angka yang fantastis, hampir sama dengan jumlah pinjaman Bank Dunia (World Bank) untuk program-program Pemerintah “Overseas Fellowship Program”, “Professional Human Resource Development Project” dan “Science and Technology for Industry” yang dikelola Menristek, Ir B.J. Habibie (1936-2019; menjabat 1978-1993), dan Mendikbud, Ir. Wardiman Djojonegoro (lahir 1934; menjabat 1993-98), pada 1984-92 untuk mengalih Indonesia menjadi sebuah “bangsa yang mahir teknologi” (technologically intelligent nation) dengan mengirim 2,200 calon S1, S2 dan S3 Indonesia ke luar negeri untuk belajar ilmu teknologi di universitas ternama di AS, Australia, Jepang dan Eropa (Wardiman 2016: 221-225). 

Indonesia punya makanan, mistis, meditasi, bahasa, sastra dan lain-lain yang bisa dikemas untuk dijual termasuk tokoh-tokoh pahlawan perempuan dan pria yang ada. Kekayaan Indonesia tak kalah dari produk Korea, Tiongkok, Taiwan dan Jepang yang digandrungi banyak orang Indonesia. Mengapa tidak mengemas milik sendiri menjadi kontemporer dan disesuaikan dengan selera masa kini? Penghargaan pada apa yang dimiliki diri sendiri inilah yang belum dimunculkan. Sisa-sisa kolonialis masih bercokol di dalam diri bangsa, seperti ditulis pemikir politik dan revolusioner anti-kolonial asal Martinique (Hindia Barat Perancis), Frantz Fanon (1925-61), “imperialisme meninggalkan kuman-kuman busuk yang harus kita deteksi secara klinis dan hapus [bukan hanya] dari tanah kita tetapi juga dari pikiran kita [Imperialism leaves behind germs of rot which we must clinically detect and remove (not just) from our land but from our minds as well]” (Fanon 1963:55).  

Pentingnya Contoh Pangeran Diponegoro (1785-1855)

Ini yang menjelaskan mengapa kisah Diponegoro menjadi penting. Kesadarannya akan identitas diri dan bangsanya inilah yang penting. Saya mengungkapkan pentingnya pelajaran Pangeran Diponegoro dalam kata-kata sang Pangeran akan berkata pada kolonialis yang datang ke tanahnya: “Aku bukan seorang chauvinis. Aku bakal bersenang-senang saja tinggal di dunia yang majemuk (multivalent) namun kamu jangan mengontrol semuanya. Jika kamu mau tinggal di sini maka kamu hidup menuruti peraturan kami. Kalau kamu sewa tanah maka bayarlah dengan harga yang benar. Kamu juga jangan memaksakan agama di sini. Juga jangan memaksakan bentuk-bentuk pendidikan. Kita punya bahasa sendiri dan cara berpakaian. Beri kami respek dan aku dapat hidup dengan kamu dan jika kamu tidak respek denganku maka kamu harus pergi” (Carey 2019:780-81).

Ihwal cikal-bakal sikap ini disadari oleh tuan-tuan kolonial sendiri. Seperti ditulis Frans Gerhardus Valck (1799–1842), seorang pejabat tinggi Belanda yang pernah berurusan dengan Pangeran Diponegoro di Magelang sebagai Residen Kedu (menjabat 1826-30) pada 8-30 Maret 1830:

 “[…]. Kendati segala keuntungan yang [orang Jawa] dapat dari kita, ia tidak dapat meniadakan hasrat untuk diperintah oleh penguasanya sendiri meski mereka mungkin akan memerintah dengan lebih buruk [daripada kita!] […]. Ia terus saja melihat dalam diri kita sosok penguasa asing yang zalim, yang sangat berbeda dengan dirinya secara moral, adat istiadat, agama, cara berpakaian, dst. Sekadar melihat orang Eropa saja sudah mengingatkan dia akan suasana yang sarat penghinaan” (Carey 2019:xli). Menghapus suasana yang ‘sarat penghinaan’ inilah tugas dari penelitian saya tentang perempuan-perempuan perkasa pada tatanan lama Jawa. 

Kesimpulan

Priayi dan perempuan kelahiran keluarga kerajaan di Jawa tengah bagian selatan, setidaknya sampai akhir Perang Jawa, menikmati kebebasan dan kesempatan untuk bertindak atau mengambil inisiatif pribadi yang jauh lebih luas daripada saudara perempuan mereka pada bagian akhir abad ke-19. Kita hanya perlu membandingkan kisah Raden Ayu Serang (1762-1855) pada bagian awal abad dengan seorang Raden Ajeng Kartini (1879-1904) pada ujungnya. Perempuan yang  sezaman  dengan  Sang Raden Ayu  sakti  itu  memiliki lingkup dan kans hidup yang berbeda jauh dengan generasi penerusnya pasca-Perang Jawa, ketika kebudayaan Jawa seperti dijinakkan menjadi semacam kebudayaan museum. 

Jejak mereka terasa di bidang yang kemudian dianggap sebagai urusan laki-laki, yaitu dunia militer dan politik. Namun untuk mengukuhkan kesimpulan ini, kita harus melakukan lebih banyak penelitian dalam arsip Belanda dan karya sastra Jawa. Baru setelah itu kita bisa membuat kesimpulan yang benderang tentang peran perempuan dalam sejarah Jawa. Sekadar contoh: pertanyaan apakah perempuan keraton lebih banyak menderita daripada kaum laki-laki atas penurun­an sumber daya dan pendapatan kerajaan Jawa tengah selatan sete­lah Perang Jawa juga perlu penelitian khusus. 

Pada saat yang sama, dampak pendidikan gaya Barat dan sistem “meminjamkan” anak kerajaan untuk membentuk karakter dan pengetahuan mereka di kalangan keluarga Indo-Belanda di kota kerajaan, daripada memercayakan mereka kepada perempuan lebih tua seperti terjadi pada Diponegoro, mungkin telah meru­sak pengaruh perempuan dalam keraton dan di masyarakat Jawa umumnya. Namun pertanyaan-pertanyaan itu, sayangnya, di luar lingkup studi saat ini, yang terutama ditujukan untuk mengusulkanpenelitian lebih terintegrasi atas peran perempuan dalam sejarah Indonesia modern. Saat ini penulis tertarik dengan pertanyaan apakah memudarnya secara perlahan model matriarki gaya Polinesia dalam garis keturunan perempuan dipengaruhi secara serentak oleh kolonialisme dan Islam? Saya telah memberikan pandangan sekilas atas pengaruh kembar itu dan bagaimana beroperasinya dalam PowerPoint yang telah saya tayangkan pada Konferensi ICIGS ini. Namun untuk studi lebih utuh yang mencakup sejarah Indonesia dari pertengahan abad ke-18 sampai era modern perlu pendekatan baru. Hanya dengan itu gambaran lebih seimbang atas masa lalu Jawa bisa muncul. Hanya pada saat itu pula perempuan dapat mengambil tempat selayaknya dalam evolusi Jawa selama berabad-abad.

____________________

Daftar Pustaka

Carey, Peter 2017. Takdir: Riwayat Pangeran Diponegoro (1785-1855). Jakarta: Penerbit Buku Kompas. Edisi Keempat.

____________ 2019. Kuasa Ramalan: Pangeran Diponegoro dan Akhir Tatanan Lama di Jawa, 1785-1855. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia. Edisi Keempat.

_____________ dan Vincent Houben 2019. Perempuan-Perempuan Perkasa di Jawa Abad XVIII-XIX. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia. Edisi Keempat.

Esthi Susanti Hudiono dan Seruni Bodjawati 2019. Perempuan-perempuan Menggugat; Literasi Rupa Sejarah Perempuan Indonesia. Yogyakarta: Media Pressindo. 

Fanon, Frantz 1963. The Wretched of the Earth [terjemahan Bahasa Inggris oleh Richard Philcox dari buku asli Bahasa Perancis, Les Damnés de la terre. 1961]. New York: Grove Press. 

Wardiman Djojonegoro 2016. Sepanjang Jalan Kenangan; Bekerja dengan Tiga Tokoh Besar Bangsa. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.